Entries by pusatkpmak

Expert Meeting and High Level Forum: Capacity Development of Key Stakeholders in Accelerating the Enrolment of Informal Sectors into JKN: From Evidence to Policy

Peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional memproyeksikan cakupan semesta akan tercapai pada tahun 2019. Sampai bulan Oktober 2016 kepesertaan JKN sudah menjangkau 169,5 juta jiwa atau 66,11% dari keseluruhan penduduk Indonesia yang berjumlah 256,5 juta jiwa. Dengan demikian masih ada 86,9 juta jiwa yang belum mendapat jaminan.

Salah satu kelompok masyarakat yang masih rendah cakupan kepesertaannya adalah kelompok sektor informal yang mencakup pedagang, petani, dan nelayan. Karakteristik utama dari kelompok ini adalah pendapatan yang tidak teratur karena sifat pekerjaannya yang tergantung pada musim, untuk petani dan nelayan, atau pembeli, untuk pedagang. Karakteristik inilah yang mengakibatkan mereka kesulitan untuk bisa membayar premi JKN secara reguler. read more read more

ACHIEVING UNIVERSAL HEALTH COVERAGE BY STRENGTHENING PRIMARY CARE: INDONESIAN AND DUTCH CASES

Dalam rangka kedatangan perdana menteri Belanda ke Indonesia, Pusat KPMAK FK UGM bekerjasama dengan kedutaan belanda melaksanakan seminar dengan tema:
“ACHIEVING UNIVERSAL HEALTH COVERAGE BY STRENGTHENING PRIMARY CARE: INDONESIAN AND DUTCH CASES” pada Rabu 23 November 2016.

Seminar ini akan menghadirkan pembicara-pembicara penting seperti:

  1. Mark Rutte  (Prime Minister of The Netherland)
  2. Puan Maharani  (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
  3. Nila Farid Moeloek (Minister of Health Indonesia )
  4. Prof dr. Ali Ghufron Mukti MSc,Ph.D
  5. Prof. dr. Hasbullah Thabrany Ph.D (Health Technology Assessment Team)
  6. dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS (Director General of Health Services, MOH)
  7. Peter Botsma ( MoH, The Netherlands)
  8. Alex Holsbergen  (BMA – TFHC Indonesia)
  9. Prof. Dr. dr. Fachmi Idris M.Kes (CEO of BPJS Kesehatan)
  10. Prof. Jan Nouwen (Erasmus University)
  11. Dr. Diah Ayu Puspandari  Apt, M..Kes MBA (Pusat KPMAK UGM)

Seminar ini diharapkan akan menjadi pembelajaran antara Indonesia dan Belanda terkait pentingnya memperkuat primary care dalam upaya pencapaian universal health coverage di Indonesia. read more read more

Jokowi naikkan iuran JKN peserta mandiri, tepatkah untuk menutup defisit parah BPJS Kesehatan?

Lepas dari beban elektabilitas, empat hari setelah dilantik kembali sebagai presiden, Joko Widodo menaikkan besaran iuran peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional sekitar 70-116% dari iuran sebelumnya untuk semua kelas.

Dewan Perwakilan Rakyat menolak kenaikan iuran untuk peserta mandiri kelas tiga, yang biayanya paling rendah, karena dianggap memberatkan. Meski demikian, kebijakan yang tidak populer itu akan berlaku mulai 1 Januari 2020. `

Jokowi menaikkan premi dengan tujuan mengatasi defisit yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. read more read more

Potensi Sumber Pendanaan JKN, Bukan Pajak, Tetapi Kontribusi

Hai guys, pagi ini kita akan sharing artikel terkait potensi sumber-sumber pembiayaan lain untuk program JKN. Artikel kali ini ditujukan untuk Bapak dan Ibu pengambil kebijakan kesehatan di Indonesia. Artikel ini utamanya ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri Kesehatan, Anggota DPR RI Komisi IX, DJSN, dan BPJS Kesehatan.

Sekitar satu tahun yang lalu tepatnya pada 14 Agustus 2018, Pusat KP-MAK FK-KMK UGM telah melakukan paparan di kemenko PMK mengenai sumber-sumber pendanaan lain untuk JKN. Penulis diberi kepercayaan oleh Bapak Muttaqien, MPH (saat ini merupakan anggota DJSN 2019-2024) untuk memaparkan hasil tersebut di hadapan kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian dan lain sebagainya. read more read more

Iuran JKN naik, Bagaimana Potensi Turun Kelas Pelayanan berdasarkan Teori Kemampuan Membayar (ATP)?

Hai guys, pagi ini kita ingin sharing artikel terkait kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), berdasarkan Perpres No.75 tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres No.82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, yang sejak satu bulan ini berseliweran di WA-WA grup kita. Isi Perpres ini yaitu mengenai kenaikan iuran JKN pada kelompok PBI (APBD, APBN), PPU (pekerja swasta, PNS, TNI, Polri), PBPU(pekerja informal) dan Bukan Pekerja (Pensiunan, investor dsb). Namun pada artikel ini kita hanya akan fokus pada kelompok PBPU. read more read more

Forum Media Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Pada Tanggal 9 November 2016 Pusat KP-MAK FK UGM bekerjasama dengan GIZ dalam dukungan program perlindungan sosial menyelenggarakan kegiatan Forum Media Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Hotel Jambuluwuk, Yogyakarta.

Forum Media JKN ini dihadiri oleh rekan-rekan media wilayah Yogyakarta antara lain Antara, Kedaulatan Rakyat, Wawasan, Suara Merdeka, Bernas, Koran Sindo, Tribun Jogja, Republika, Suara Pembaharuan, Pikiran Rakyat, Radio Edukasi, RRI, Swaragama, Radio Redjo Buntung, Adhitv, Jogja TV, RBTV, Metro TV, RCTI, Humas FK UGM, Humas UGM, Jogjanews.com, Jurnal Jogja, Website Muhammadyah dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Yogyakarta. read more read more

Seminar Nasional Jaminan Kesehatan yang dibutuhkan Karyawan

Rabu, 26 Oktober 2016, Puri Communication menyelenggarakan Seminar Nasional tentang jaminan kesehatan karyawan yang bertema “Jaminan Kesehatan yang dibutuhkan Karyawan” di The Alana Hotel, Yogyakarta. Pembicara pertama pada sesi satu Seminar Nasional ini diisi oleh DJSN yang diwakili Dr. Soeprayitno, dalam membuka presentasinya Dr. Soeprayitno memaparkan beberapa tugas pokok dari DJSN dan menyampaikan beberapa permasalahan program JKN dalam implementasinya selama tiga tahun ini.  Salah satu masalah utama yang disebutkan, terkait dengan penyediaan pelayanan kesehatan yaitu perhitungan tarif INA-CBGs yang dirasa masih rendah sehingga tarif ini perlu dikaji ulang, bahkan sebaiknya ada pengkajian rutin mengenai tarif INA-CBs dan Kapitasi setiap dua tahun sekali. read more read more

Sistem Rehabilitasi Terintegrasi Pasien Skizofrenia di DIY

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013, prevalensi gangguan jiwa berat penduduk Indonesia sebesar 1,7 per mil. Salah satu provinsi dengan prevalensi tertinggi gangguan jiwa berat di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 2,7 per mil, meliputi Kabupaten Kulon Progo (4,67 per mil), Kabupaten Bantul (4,00 per mil), Kota Yogyakarta (2,14 per mil), Kabupaten Gunungkidul (2,05 per mil), dan Kabupaten Sleman (1,52 per mil).

Sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah terhadap penanganan komprehensif Orang Dengan Skizofrenia (ODS) sudah diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan, salah satu tujuan yaitu mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan jiwa masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. read more read more

Peluang Fraud Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

Dalam praktik pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan anggaran terdapat peluang terjadinya bentuk tindakan kriminal “kerah putih” (white collar crime). Kecurangan yang mempunyai dampak terhadap sistem pembiayaan kesehatan publik maupun swasta, yang dikenal dengan istilah “fraud”.

Menurut Pasal 1 Angka (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional, menjelaskan bahwa: read more read more