Trend Setter in Health Financing Reform
Pusat KPMAK memiliki tradisi riset yang kuat terkait masalah kemiskinan dan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan health financing reform. Sejak kelahirannya, Pusat KPMAK telah banyak memberikan kontribusi penting dalam evidence-based health financing policy reform di tingkat lokal maupun nasional. Kontribusi dilakukan dengan berbagai cara serta melihat kepada kebutuhan policy maker. Setiap penelitian yang dilakukan oleh Pusat KPMAK senantiasa memperhatikan kebutuhan kebijakan pemerintah. seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010–2015, Millennium Development Goals, Social Protection Programme di Bappenas, Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, maupun RPJMD daerah serta renstra dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota dalam isu health financing policy dan health insurance management.
Beberapa contoh dampak hasil penelitian Pusat KMPAK adalah memberikan masukan kepada pemerintah terhadap evaluasi program Askeskin dan mendorong design Jamkesmas sebagai penggantinya. Contoh lain adalah program Jamkesda di berbagai daerah untuk rakyat miskin yang belum tercakup Jamkesmas. Pusat KPMAK adalah pelopor dan pencetus ide awal Jamkesda di Indonesia, sehingga telah berkembang lebih di 250-an kabupaten/kota.
Untuk membangun opini publik, maka hasil penelitian juga disosialisasikan dan dipublikasikan dengan berbagai cara. Kegiatan tersebut antara lain Annual Jamkesda Meeting (usaha mempertemukan hasil penelitian dengan pengambil kebijakan Jamkesda), menulis hasil penelitian dalam tulisan popular untuk di publikasikan di media massa sehingga lebih mudah dibaca oleh masyarakat luas, menyusun policy brief bagi pengambil kebijakan, serta diskusi rutin kebijakan kesehatan. Publikasi lewat TV dan radio juga dilakukan. Pusat KPMAK juga menyelenggarakan National Input for Achieving Universal Health Coverage in Indonesia sebagai media dari berbagai penelitian untuk memberikan masukan ke Kementerian Kesehatan.
Pusat KPMAK juga secara rutin menyelenggarakan training kepada pengambil kebijakan, seperti training penyusunan Perda Jamkesda, penghitungan premi jamkesda, pengelolaan keuangan daerah, verifikasi jamkesda, Ina DRG, dan berbagai training lainnya. Pelaksanaan training penting agar pengambil kebijakan daerah dapat memahami substansi kebijakan secara lebih jelas.
Pusat KPMAK juga sering diundang menjadi narasumber di tingkat internasional, nasional, maupun daerah. Maka evidence based policy selalu disampaikan dalam forum-forum tersebut. Informal meeting juga menjadi salah satu media untuk menyampaikan evidence based policy kepada pengambil kebijakan, seperti, informal meeting di rumah dinas kepala daerah yang sering dilakukan untuk memberikan policy input.
