Expert Meeting and High Level Forum: Capacity Development of Key Stakeholders in Accelerating the Enrolment of Informal Sectors into JKN: From Evidence to Policy

Peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional memproyeksikan cakupan semesta akan tercapai pada tahun 2019. Sampai bulan Oktober 2016 kepesertaan JKN sudah menjangkau 169,5 juta jiwa atau 66,11% dari keseluruhan penduduk Indonesia yang berjumlah 256,5 juta jiwa. Dengan demikian masih ada 86,9 juta jiwa yang belum mendapat jaminan.

Salah satu kelompok masyarakat yang masih rendah cakupan kepesertaannya adalah kelompok sektor informal yang mencakup pedagang, petani, dan nelayan. Karakteristik utama dari kelompok ini adalah pendapatan yang tidak teratur karena sifat pekerjaannya yang tergantung pada musim, untuk petani dan nelayan, atau pembeli, untuk pedagang. Karakteristik inilah yang mengakibatkan mereka kesulitan untuk bisa membayar premi JKN secara reguler.

Dengan sisa waktu dua tahun untuk mencapai target cakupan semesta, sangat diperlukan kerjasama yang erat antara berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kepesertaan JKN. Untuk mendukung tujuan tersebut sehingga perlu mengarusutamakan penggunaan hasil kajian dan penelitian ilmiah dalam pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.

Pusat KP-MAK FK UGM dengan dukungan GIZ dalam program perlindungan sosial menyelenggarakan expert meeting dan high level forum in Accelerating the Enrolment of Informal Sectors into JKN: From Evidence to Policy pada tanggal 28-29 November 2016 di The Phoenix Hotel Yogyakarta, dalam rangka memetakan berbagai kajian dan inovasi yang sudah dilakukan terkait kepesertaan dan keberlanjutan pembayaran premi JKN.

Expert Meeting pada tanggal 28 November 2016 dihadiri oleh para peneliti yang berasal dari Universitas Sriwijaya, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Negeri Surakarta, CHEPS Universitas Indonesia, LPEM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Pusat KPMAK Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Pusat PKMK Universitas Gadjah Mada dan peneliti dari J-PAL.

High Level Forum pada tanggal 29 November 2016 dihadiri oleh DJSN yang diwakili oleh Ahmad Ansyori, SH., M.Hum., CLA, BPJS Kesehatan oleh drg. Achmad Krisnawan MM, MBA, Kemenkes oleh Prof. Wasis Budiarto MS, Kemenkeu – Badan Kebijakan Fiskal oleh Wahyu Utomo, BAPPENAS oleh Pungkas Bahjuri Ali selaku Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, TNP2K oleh Prastuti Soewondo, SE, MPH, Ph.D dan Kemendagri oleh Ir. Gunawan M.A selaku Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, dihadiri juga oleh Perwakilan institusi pemerintah tingkat daerah seperti Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-DIY, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-DIY dan BAPPEDA se-DIY.

Temuan dari expert meeting dan high level forum ini antara lain:

1. Strategi untuk memperluas cakupan kepesertaan juga harus mengatasi ketersediaan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
2. Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN dengan peraturan dan pedoman yang lebih jelas
3. Sosialisasi dalam bentuk yang massif dan inovatif diperlukan. Namun tidak hanya berfokus pada komunitas saja, tetapi juga dengan provider.
4. Direkomendasikan untuk memiliki lebih banyak program sosialisasi pada kelompok sektor informal yang spesifik contohnya dengan menggunakan kader untuk meningkatkan dan memotivasi kelompok sektor informal dalam mengikuti JKN serta menjamin kepatuhan pembayaran premi.
5. Menggunakan sumber daya sosial untuk meningkatkan kesadaran komunitas terhadap hak dan kewajiban.
6. Switching premium untuk warga diatas 65 tahun atau subsidi sebagian pembayaran premi dapat dijadikan strategi dalam mengatasi masalah tersebut. Sebuah survey perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dari sistem yang diajukan.
7. Peningkatan validasi dan verifikasi peserta merupakan hal yang penting untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.
8. Banyak dari sektor informal memiliki gaji yang rendah dibawah 2 juta rupiah per bulan. Skema registrasi satu keluarga dapat menghambat sektor informal dalam mendaftar.

Rekomendasi yang diberikan:

1. Diperlukan forum untuk mendiskusikan peranan pemerintah pusat dalam memberikan dukungan untuk percepatan cakupan kepesertaan sektor informal
2. Evidence lebih lanjut mengenai kemampuan membayar premi yang berlaku saat ini, efektifitas berbagai model subsidi yang berbeda dan pihak ketiga untuk mengumpulkan premi diperlukan untuk evaluasi
3. Review regulasi-regulasi yang telah ada penting untuk mengevaluasi apakah menghambat masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan
4. Evaluasi mengenai ketersediaan dan kapasitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan secara parallel
5. Pertemuan koordinasi stakeholder JKN diperlukan terutama untuk memvalidasi kepesertaan pada semua level (tingkat pusat dan daerah) dengan menggunakan pendekatan HITS (Holistic, Integrative, Thematic and Spatial).

(M.S. Hidayat)