Entries by pusatkpmak

Seminar Annual Scientific Meeting – ASM 2017 Pokja Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan

Dalam rangka Dies Natalis Fakultas Kedokteran UGM ke-71, HUT RS UGM ke-5 dan HUT RSUP Dr. Sardjito ke-35, kelompok kerja Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (Pusat KPMAK) Fakultas Kedokteran UGM akan menyelenggarakan Seminar Annual Scientific Meeting 2017 dengan tema “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Percepatan Pencapaian Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)”. Seminar Annual Scientific Meeting 2017 akan diselenggarakan pada: read more

Seminar Series in Health Policy and Management 2017

Pusat KP-MAK FK UGM bekerja sama dengan Departemen HPM IKM FK UGM dalam dukungan program Nuffic akan menyelenggarakan Seminar Series in Health Policy and Management Tahun Akademik 2016/2017 dengan topik: “Lesson Learned from Thailand (Mix Payment) DRG and Budget” & “Future Development of DRG/Ina CBG’s”.

Seminar akan diselenggarakan pada:

Hari       : Rabu, 15 Maret 2017

Pukul     : 09.00 – 12.00 WIB read more

Joint Learning Network (JLN) Primary Health Care Initiative: Private Sector Engagement Collaborative

Pelayanan kesehatan primer merupakan komponen penting dalam upaya pencapaian cakupan kesehatan semesta yang cost-effective dan efisien. Namun demikian, layanan kesehatan primer seringkali tidak mendapatkan pendanaan yang memadai. Selain itu, layanan kesehatan primer yang tersedia kurang komprehensif dan fasilitas kesehatan primer milik pemerintah seringkali terlalu padat  Akibatnya, iur biaya kesehatan yang dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan di  fasilitas kesehatan swasta menjadi tinggi. Idealnya, jika fasilitas kesehatan milik swasta diikutsertakan dalam jaminan kesehatan nasional, iur biaya akan berkurang. Manfaat lainnya yaitu meningkatnya cakupan layanan kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan akibat meningkatnya kompetisi dan akuntabilitas lintas sektoral. Oleh karena itu, keikutsertaan sektor swasta menjadi kunci tercapainya kondisi layanan kesehatan primer yang ideal tersebut. read more read more

Workshop Kebijakan Jaminan Kesehatan DIY

Pada Rabu, 20 Februari 2019 telah terselenggara Workshop Kebijakan Jaminan Kesehatan DIY oleh Bapel Jamkesos Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Acara ini dihadiri oleh berbagai instansi pemerintah daerah dan akademisi, seperti Dinas Kesehatan DIY, Jamkesda Kulon Progo, Bantul, Dinas sosial Bantul, Dinas Sosial Kulon Progo, akademisi UII, Pusat KP-MAK FK-KMK UGM, RSUD Kota Yogyakarta, RS Happy land dan lain sebagainya.

Bapel Jamkesos DIY rencananya akan menyelenggarakan sebanyak 8 workshop untuk kebijakan jaminan kesehatan ini. read more read more

Expert Meeting and High Level Forum: Capacity Development of Key Stakeholders in Accelerating the Enrolment of Informal Sectors into JKN: From Evidence to Policy

Peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional memproyeksikan cakupan semesta akan tercapai pada tahun 2019. Sampai bulan Oktober 2016 kepesertaan JKN sudah menjangkau 169,5 juta jiwa atau 66,11% dari keseluruhan penduduk Indonesia yang berjumlah 256,5 juta jiwa. Dengan demikian masih ada 86,9 juta jiwa yang belum mendapat jaminan.

Salah satu kelompok masyarakat yang masih rendah cakupan kepesertaannya adalah kelompok sektor informal yang mencakup pedagang, petani, dan nelayan. Karakteristik utama dari kelompok ini adalah pendapatan yang tidak teratur karena sifat pekerjaannya yang tergantung pada musim, untuk petani dan nelayan, atau pembeli, untuk pedagang. Karakteristik inilah yang mengakibatkan mereka kesulitan untuk bisa membayar premi JKN secara reguler. read more read more

ACHIEVING UNIVERSAL HEALTH COVERAGE BY STRENGTHENING PRIMARY CARE: INDONESIAN AND DUTCH CASES

Dalam rangka kedatangan perdana menteri Belanda ke Indonesia, Pusat KPMAK FK UGM bekerjasama dengan kedutaan belanda melaksanakan seminar dengan tema:
“ACHIEVING UNIVERSAL HEALTH COVERAGE BY STRENGTHENING PRIMARY CARE: INDONESIAN AND DUTCH CASES” pada Rabu 23 November 2016.

Seminar ini akan menghadirkan pembicara-pembicara penting seperti:

  1. Mark Rutte  (Prime Minister of The Netherland)
  2. Puan Maharani  (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
  3. Nila Farid Moeloek (Minister of Health Indonesia )
  4. Prof dr. Ali Ghufron Mukti MSc,Ph.D
  5. Prof. dr. Hasbullah Thabrany Ph.D (Health Technology Assessment Team)
  6. dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS (Director General of Health Services, MOH)
  7. Peter Botsma ( MoH, The Netherlands)
  8. Alex Holsbergen  (BMA – TFHC Indonesia)
  9. Prof. Dr. dr. Fachmi Idris M.Kes (CEO of BPJS Kesehatan)
  10. Prof. Jan Nouwen (Erasmus University)
  11. Dr. Diah Ayu Puspandari  Apt, M..Kes MBA (Pusat KPMAK UGM)

Seminar ini diharapkan akan menjadi pembelajaran antara Indonesia dan Belanda terkait pentingnya memperkuat primary care dalam upaya pencapaian universal health coverage di Indonesia. read more read more

Jokowi naikkan iuran JKN peserta mandiri, tepatkah untuk menutup defisit parah BPJS Kesehatan?

Lepas dari beban elektabilitas, empat hari setelah dilantik kembali sebagai presiden, Joko Widodo menaikkan besaran iuran peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional sekitar 70-116% dari iuran sebelumnya untuk semua kelas.

Dewan Perwakilan Rakyat menolak kenaikan iuran untuk peserta mandiri kelas tiga, yang biayanya paling rendah, karena dianggap memberatkan. Meski demikian, kebijakan yang tidak populer itu akan berlaku mulai 1 Januari 2020. `

Jokowi menaikkan premi dengan tujuan mengatasi defisit yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. read more read more

Potensi Sumber Pendanaan JKN, Bukan Pajak, Tetapi Kontribusi

Hai guys, pagi ini kita akan sharing artikel terkait potensi sumber-sumber pembiayaan lain untuk program JKN. Artikel kali ini ditujukan untuk Bapak dan Ibu pengambil kebijakan kesehatan di Indonesia. Artikel ini utamanya ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri Kesehatan, Anggota DPR RI Komisi IX, DJSN, dan BPJS Kesehatan.

Sekitar satu tahun yang lalu tepatnya pada 14 Agustus 2018, Pusat KP-MAK FK-KMK UGM telah melakukan paparan di kemenko PMK mengenai sumber-sumber pendanaan lain untuk JKN. Penulis diberi kepercayaan oleh Bapak Muttaqien, MPH (saat ini merupakan anggota DJSN 2019-2024) untuk memaparkan hasil tersebut di hadapan kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian dan lain sebagainya. read more read more

Iuran JKN naik, Bagaimana Potensi Turun Kelas Pelayanan berdasarkan Teori Kemampuan Membayar (ATP)?

Hai guys, pagi ini kita ingin sharing artikel terkait kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), berdasarkan Perpres No.75 tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres No.82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, yang sejak satu bulan ini berseliweran di WA-WA grup kita. Isi Perpres ini yaitu mengenai kenaikan iuran JKN pada kelompok PBI (APBD, APBN), PPU (pekerja swasta, PNS, TNI, Polri), PBPU(pekerja informal) dan Bukan Pekerja (Pensiunan, investor dsb). Namun pada artikel ini kita hanya akan fokus pada kelompok PBPU. read more read more