Perubahan iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan, ia telah menjadi salah satu ancaman kesehatan masyarakat terbesar di abad ini. Gelombang panas yang makin sering dan intens, banjir, kekeringan, hingga pergeseran pola penyakit menular seperti demam berdarah, malaria, dan diare, semuanya menekan sistem kesehatan dari hulu ke hilir. WHO mencatat bahwa dua miliar orang di dunia masih kekurangan akses air minum yang aman, 600 juta orang mengalami penyakit bawaan pangan setiap tahun, dan sekitar 37% kematian akibat panas kini dikaitkan dengan perubahan iklim yang disebabkan manusia [1]. Di sisi lain, sektor kesehatan sendiri turut menyumbang emisi gas rumah kaca melalui konsumsi energi fasilitas, limbah medis, dan rantai pasok farmasi serta alat kesehatan [4].
Persoalannya, kesiapan sistem kesehatan menghadapi risiko ini sangat bergantung pada satu hal yang sering luput dari perhatian: pembiayaan. Tanpa dana yang memadai, strategi adaptasi dan mitigasi hanya akan berhenti di atas kertas.
Kesenjangan Pembiayaan yang Nyata
Data global menunjukkan betapa timpangnya alokasi dana iklim untuk sektor kesehatan. Saat ini, hanya sekitar 6% dari pendanaan adaptasi dan 0,5% dari pendanaan iklim multilateral yang benar-benar dialokasikan untuk inisiatif terkait kesehatan [2]. Padahal WHO memperkirakan biaya kerusakan langsung akibat perubahan iklim terhadap sektor kesehatan, di luar sektor pendukung seperti pertanian dan sanitasi, dapat mencapai USD 2–4 miliar per tahun pada 2030 [3]. Kesenjangan ini semakin mengkhawatirkan di tengah tren pemangkasan bantuan kesehatan global, yang diproyeksikan turun 30-40% pada 2025 dibandingkan 2023 dan telah mengganggu layanan kesehatan esensial di puluhan negara berpenghasilan rendah dan menengah [5].
Momentum politik sebenarnya sedang tumbuh. Sejak Deklarasi Iklim dan Kesehatan COP28 UAE yang telah didukung lebih dari 150 negara, hingga resolusi iklim dan kesehatan yang diadopsi Sidang Kesehatan Dunia (WHA) ke-77 pada 2024 [2], kesehatan makin diakui sebagai bagian sentral dari agenda iklim global. Namun pengakuan politik ini perlu diiringi komitmen pendanaan yang konkret dan berkelanjutan, bukan sekadar deklarasi.
Keterkaitan dengan RAN MAPIK
Di tingkat nasional, Indonesia telah merespons urgensi ini melalui Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kesehatan (RAN MAPIK) 2025–2030, yang disusun Kementerian Kesehatan sebagai pedoman implementasi dari tingkat pusat hingga daerah [6][7]. RAN MAPIK mengarahkan strategi dan aksi mitigasi-adaptasi lintas sektor dengan tiga fokus area ketahanan iklim dan kesehatan: (1) mengatasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim, (2) menguatkan ketahanan iklim dan kelestarian lingkungan pada sistem serta fasilitas kesehatan, dan (3) mempromosikan manfaat kesehatan (co-benefits) dari mitigasi perubahan iklim di sektor lain [4].
Yang penting untuk digarisbawahi, dari sepuluh komponen pembangunan sistem kesehatan berketahanan iklim yang menjadi kerangka RAN MAPIK, mulai dari kepemimpinan dan tata kelola, sumber daya manusia kesehatan, hingga manajemen kedaruratan, “Pembiayaan iklim dan kesehatan” secara eksplisit ditempatkan sebagai salah satu komponen inti (komponen ke-10) [4]. Ini menegaskan bahwa pembiayaan bukan komponen pelengkap, melainkan fondasi yang menentukan apakah sembilan komponen lainnya bisa berjalan.
Implementasi RAN MAPIK juga diturunkan ke Rencana Aksi Daerah (RAD MAPIK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan tujuan memetakan risiko iklim terhadap kesehatan, mengidentifikasi kelompok rentan, serta merumuskan aksi mitigasi dan adaptasi berbasis data dan kebutuhan lokal [8]. Di tingkat desa/kelurahan, program Desa/Kelurahan Sehat Iklim (DEKSI) bahkan secara spesifik mensyaratkan pengalokasian pembiayaan dari APBD kabupaten/kota dan sumber daya lain sebagai bagian dari pelaksanaannya [3]. Artinya, kebutuhan pembiayaan kesehatan iklim ini berlapis: dari sumber internasional dan nasional, hingga anggaran daerah dan desa.
KATALIS-HEAT dan Kebutuhan Data sebagai Prasyarat Pembiayaan
KATALIS-HEAT (Knowledge, Assessment & Targeted Action for Local Implementation and Solutions for Heat-Health) diluncurkan pada 8–9 Juli 2026 oleh Kementerian Kesehatan RI bersama WHO Asia-Pacific Centre for Environment and Health (ACE), WHO Indonesia, Global Heat Health Information Network (GHHIN) Southeast Asia Hub, Kementerian Lingkungan Hidup, dan BMKG [9].
Program ini merespons temuan Rencana Adaptasi Perubahan Iklim Nasional 2026–2030 bahwa paparan cuaca panas merupakan salah satu risiko iklim utama Indonesia, dengan suhu yang telah naik sekitar 0,81°C dari baseline 1991-2020, dan proyeksi kenaikan rata-rata nasional +1,0°C hingga +1,5°C pada 2050, serta frekuensi hari panas yang diperkirakan berlipat dua hingga 2050 [9]. Tahun pertamanya difokuskan pada kajian lanskap bukti yang sudah ada, analisis dampak kesehatan tingkat lokal, uji coba perencanaan aksi kesehatan cuaca panas di tingkat kabupaten/kota, hingga dialog kebijakan nasional [9], dengan Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Diponegoro sebagai mitra implementasi lokal.
KATALIS-HEAT relevan bagi diskusi pembiayaan kesehatan iklim karena dua alasan. Pertama, ia menunjukkan bahwa data dan bukti lokal adalah prasyarat penting untuk pembiayaan, bukan sekadar pelengkap. Sebelum dana dapat dialokasikan secara tepat sasaran, pengambil kebijakan perlu memahami skala dan pola dampak kesehatan akibat panas di tiap wilayah, sesuatu yang selama ini masih terbatas di Indonesia [9]. Kajian pakar kesehatan lingkungan FK-KMK UGM di Yogyakarta menemukan bahwa kenaikan suhu rata-rata mingguan sebesar 1°C berkorelasi dengan peningkatan 15,5% kunjungan ibu dan anak ke layanan kesehatan primer [10]. Kedua, program ini didanai oleh filantropi global (Rockefeller Foundation) [9], mencerminkan pola pendanaan climate-health yang makin bergantung pada kemitraan multipihak di tengah menyusutnya bantuan kesehatan bilateral, sebagaimana disinggung pada bagian kesenjangan pembiayaan di atas.
Ke depan, temuan KATALIS-HEAT diharapkan menjadi masukan bagi RAD MAPIK di kabupaten/kota rentan panas, sekaligus memperkuat argumen alokasi APBD maupun sumber pendanaan eksternal untuk sistem peringatan dini dan aksi kesehatan berbasis panas, bagian konkret dari implementasi komponen “Pembiayaan iklim dan kesehatan” dalam RAN MAPIK.
Mengapa Ini Penting bagi Kebijakan Kesehatan Indonesia
Bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi kesehatan masyarakat, tiga hal berikut menjadi alasan mendesak untuk memperkuat pembiayaan kesehatan iklim:
- Mencegah lebih murah daripada menanggulangi. Investasi pada surveilans penyakit sensitif iklim, penguatan fasilitas kesehatan tangguh iklim, dan sistem peringatan dini jauh lebih efisien dibandingkan biaya penanganan wabah atau bencana kesehatan setelah terjadi.
- Ketahanan sistem kesehatan bersifat lintas sektor. RAN MAPIK menegaskan bahwa pembiayaan iklim-kesehatan tidak bisa berdiri sendiri di sektor kesehatan, melainkan perlu diintegrasikan dengan sektor lingkungan, tata ruang, dan penanggulangan bencana.
- Peluang pendanaan sedang terbuka namun kompetitif. Mekanisme seperti Green Climate Fund, Adaptation Fund, serta kemitraan multilateral kesehatan-iklim menyediakan jalur pendanaan baru, tetapi negara dan daerah perlu kapasitas teknis untuk mengaksesnya secara efektif.
Sebagai pusat kajian yang berfokus pada kebijakan dan manajemen kesehatan, Pusat KPMAK FK-KMK UGM memiliki peran strategis untuk mendorong riset, analisis kebijakan, dan penguatan kapasitas daerah dalam merancang skema pembiayaan kesehatan iklim yang berkelanjutan yang juga sejalan dengan arah RAN MAPIK maupun agenda kesehatan global.
Daftar Pustaka
[1] Green Climate Fund. (2024). Bridging the climate-health gap. https://www.greenclimate.fund/insights/bridging-climate-health-gap
[2] Donor Tracker. (2025). Resourcing climate and health priorities: Mapping international finance flows from 2018–2022. https://donortracker.org/publications/resourcing-climate-and-health-priorities
[3] World Health Organization. Sustainable climate and health financing. https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/climate-change-and-health/country-support/building-climate-resilient-health-systems/climate-and-health-financing
[4] CHPM FK-KMK UGM. (2025). Reportase Topik #3: Kebijakan Climate-Resilient dan Low Carbon Health System. https://chpm.fk.ugm.ac.id/reportase-topik-3-kebijakan-climate-resilient-dan-low-carbon-health-system/
[5] World Health Organization. (2025, 3 November). WHO issues guidance to address drastic global health financing cuts. https://www.who.int/news/item/03-11-2025-who-issues-guidance-to-address-drastic-global-health-financing-cuts
[6] Kementerian Kesehatan RI. (2025). Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kesehatan 2025–2030. https://kemkes.go.id/id/rencana-aksi-nasional-mitigasi-dan-adaptasi-perubahan-iklim-sektor-kesehatan-2025-2030
[7] Kementerian Kesehatan RI. (2025). KMK No. HK.01.07/MENKES/777/2025 tentang Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kesehatan.
[8] Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI. Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah untuk Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Sektor Kesehatan (RAD MAPIK).
[9] World Health Organization Indonesia. (2026, 23 Juli). Indonesia Meluncurkan KATALIS-HEAT untuk Memahami dan Mengatasi Dampak Kesehatan dari Cuaca Panas Ekstrem. https://www.who.int/indonesia/id/news/feature-stories/item/indonesia-launches-katalis-heat-to-understand-and-address-the-health-impacts-of-extreme-heat
[10] Kompas.com. (2026, 10 Juli). Panas Ekstrem Bukan Sekadar Cuaca, Ini Ancaman Kesehatan bagi Indonesia. https://www.kompas.com/sains/read/2026/07/10/162100923/panas-ekstrem-bukan-sekadar-cuaca-ini-ancaman-kesehatan-bagi-indonesia
