RILIS BERITA

Pada Kongres InaHEA Ketiga, 28-30 Juli 2016 di The Alana Hotel, Yogyakarta dalam sesi oral dengan topik UHC Policy. Emiko Masaki dari World Bank mengungkapkan bahwa ruang fiskal bukan hanya tentang peningkatan jumlah pengeluaran nominal. Meningkatkan efisiensi pada pengeluaran belanja yang ada merupakan sumber penting dari fiskal yang efektif, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 5-6% untuk 5 tahun ke depan yang akan menciptakan ruang fiskal untuk kesehatan, ruang fiskal dari meningkatnya pangsa kesehatan untuk anggaran pemerintah adalah kunci untuk memastikan pendanaan berkelanjutan bagi kesehatan di Indonesia. Emiko juga mengatakan: Mengalokasikan untuk “Sin Tax (pajak dosa)” dari tembakau merupakan sumber pendapatan potensial bagi kesehatan. Namun hal itu harus dianggap sebagai ukuran kesehatan masyarakat dalam menurunkan konsumsi tembakau di Indonesia. Sumber pendanaan eksternal (donor) kecil kemungkinannya untuk menjadi sumber yang berkelanjutan bagi sumber pendapatan (revenue) di masa depan karena Indonesia mengalami transisi dari pembiayaan oleh donor. Tantangan yang sebenarnya adalah untuk menjamin pengganti sumber pembiayaan untuk program dan layanan yang sumber dananya dari luar (donor). Emiko Juga mengingatkan bahwa paket manfaat harus sejalan dengan revenue collection dan kapasitas pelayanan yang diberikan. Hal ini sangat menarik dimana faktanya pada saat ini Jaminan kesehatan Nasional Indonesia memiliki paket manfaat yang komprehensif dengan sumber revenue collection yang terbatas.

Mahlil Ruby dari Universitas Indonesia mengatakan akan sulit untuk mencapai 100% target UHC sesuai indikator pada Kubus WHO. Belum ada satu negarapun di dunia yang sampai saat ini telah mencapai Universal Health Coverage. Walau demikian kita harus tetap selalu optimis untuk berjuang bersama-sama menciptakan Indonesia yang sehat dan yang mampu menjamin siapapun penduduk yang ada di Indonesia  untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan dalam akses dan keuangan, ketika membutuhkan pelayanan kesehatan tersebut. Beberapa masukan yang diberikan antara lain: membuat Regulasi yang mendukung Integrasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya, memobilisasi kapasitas fiskal dari dana lain seperti cukai rokok untuk mendukung revenue untuk kesehatan, memberi sanksi kepada faskes yang memungut atau meminta peserta membayar, daerah dapat mensubsitusi manfaat transportasi sebagai jamkesda yang dikelola sendiri oleh daerah, membuat desain koordinasi manfaat yang dapat mendorong peserta Badan Usaha bergabung, serta meningkatkan industry farmasi dan distribusi obat di Indonesia.

(Vn)

Pada tanggal 13 September 2014 diadakan workshop JKN dengan tema kendali mutu kendali biaya yang diselenggarakan oleh RS Akademik Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta. Acara ini dibuka dengan sambutan oleh Direktur pelayanan medic, penunjang medic dan keperawatan, yang mengatakan bahwa pada saat ini sedang terjadi demam JKN, demamnya ada yang baik tapi ada juga yang tidak baik. RSA sudah mendapatkan level B dan sedang dipesiapkan akreditasi. RSA harus bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan RSA ditunjuk sebagai tempat untuk perayaan HKN yang akan datang.

Acara kemudian dilanjutkan dengan acara inti yaitu penyampaian materi oleh Dr. dr. Fathema D’Rachmat, Sp.B, Sp.BTKV dengan tema How to WIN WIN with BPJS Kesehatan. Beliau menyampaikan beberapa hal seperti “Untuk melayani pasien BPJS jangan mikir untuk mendapatkan untung”. Getting ready? JKN sistem pembayarannya dengan prospective payment system, berdasarkan tariff paket DRG sehingga perlu direncanakan clinical pathway nya.

Ada 4 komponen penting dalam JKN yaitu  clyinical pathway, technology, coding dan INA CBG’s. Pengelompokan tariff dibagi menjadi 7 kelompok, INA CBG’s ada regionalisasinya.

Koding I: casemix main group (CMG): A-Z

Koding II: Case Type: 1-9

Koding III: Case Based Group

Koding IV: Sverity of illness

Coder harus dapat menentukan kodenya. Ranap ada 786 tarif. Rajal ada 288 tarif. Derajat keparahan: ringan, sedang, berat. Top up dimana kalau operasi ada penambahan seandainya tindakan tersebut masuk ke top up. Episode adalah  jangka waktu perawatan dari pasien masuk sampai dengan pasien keluar. Tim discard planner degan tujuan  agar pasien pulang tepat pada waktunya. Bisnis proses administrasi klaim INA CBG’s di RS.

Refining Healthcare delivery harus memperhatikan bahwa Universal coverage and access to care are essential, but not enough; The core issues of healthcare;  Value; Redesigning healthcare delivery systemthat dramatically improvement value

Pengalaman RS PELNI pasien peserta BPJS terus meningkat. Untuk rajal sampai 30%. Cara mendapatkan keuntungan RS dengan kerjasama BPJS:

1.Lakukan pemeriksaan untuk maintenance building, dicari apa yang menjadi masalah

2.Buat alur rajal dan ranap untuk pasien BPJS

3.Bangun komunikasi dengan pasien BPJS

4.Edukasi kepada seluruh staf

Yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan adalah Belajar higher volume lower cost: economic scale: affordable and accessible healthcare, tweaking process, driving hard bargain, negotiating creative partnertship deals, replicating the model on the bigger scale. Keuntungan volume pasien tinggi adalah Nilai pengadaan barang akan turun, Keterampilan dokter, perawat menigkat; Biaya overhead teratasi; Utilisasi pelayanan RS yang lainnya juga ikut meningkat. Analisa data untuk mengendalikan LOS melakukan seperti Clinical pathway harus dibuat untuk dapat mengendalikan LOS; Panduan pelayanan Klinik. Melakukan Identifikasi Waste seperti adanya Penumpukan obat di gudang; Defek; Over produksi; Transportasi; Waktu tunggu; Inefisiensi gerakan staf dan pegawai; Over proses; Potensi SDM. Sedangkan strategi yang dilakukan untuk kurangi waste misalnya redisain proses bisnis; Rencana strategis yang berfokus pada pasien; Transformasi budaya; Manajemen tempat tidur. Kebijakan pelayanan dapat dilakukan dengan Perubahan mind set; Perbaikan proses; Peningkatan komukasi efektif; Membangun kepercayaan dokter.