Pada Tanggal 9 November 2016 Pusat KP-MAK FK UGM bekerjasama dengan GIZ dalam dukungan program perlindungan sosial menyelenggarakan kegiatan Forum Media Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Hotel Jambuluwuk, Yogyakarta.
Forum Media JKN ini dihadiri oleh rekan-rekan media wilayah Yogyakarta antara lain Antara, Kedaulatan Rakyat, Wawasan, Suara Merdeka, Bernas, Koran Sindo, Tribun Jogja, Republika, Suara Pembaharuan, Pikiran Rakyat, Radio Edukasi, RRI, Swaragama, Radio Redjo Buntung, Adhitv, Jogja TV, RBTV, Metro TV, RCTI, Humas FK UGM, Humas UGM, Jogjanews.com, Jurnal Jogja, Website Muhammadyah dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Yogyakarta.
Forum Media JKN ini bertujuan untuk capacity Building rekan-rekan wartawan dan media terhadap program JKN, penjelasan mengenai sejarah lahirnya program JKN dan tujuan mulia program Jaminan Kesehatan Nasional.
Penjelasan mengenai program JKN dan hasil monitoring dan evaluasi nya disampaikan oleh Narasumber tingkat nasional antara lain: (1) Bapak Ahmad Ansyori, SH.,M.Hum.,CLA, anggota DJSN (2) Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc.,Ph.D, Ketua Pusat KP-MAK FK UGM (3) Ibu Siti Badriah, Apt.,M.Kes Ketua Jamkesos DIY, dan (4) Ibu Dr. Diah Ayu Puspandari.,Apt.,MM.,M.kes. sebagai moderator dalam diskusi tersebut.
Banyak masyarakat yang telah terbantu dan tertolong dengan adanya program JKN namun karena kecenderung berita yang ditampilkan adalah dari sisi negative seperti kekurangan dan kelemahan program ini sehingga menutup sisi positif dimana program JKN telah banyak membantu masyarakat yang tidak sempat terekspose oleh media. Dengan Forum Media JKN ini diharapkan rekan media dapat bersama-sama menyampaikan berita yang memberikan informasi dan solusi yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan seperti mengenai aturan/tatacara prosedur program JKN yang belum banyak diketahui masyarakat dan sosialisasi dari informasi terbaru program JKN. Karena Konsep bad news is a good news di era sekarang ini sudah kurang sesuai. Berita yang informatif dan dapat membantu banyak orang atau masyarakat yang akan sangat bermanfaat dan baik.
(VA)
https://pusatkpmak.fkkmk.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1716/2022/06/79538.png320620pusatkpmakhttp://pusatkpmak.fkkmk.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1716/2022/07/164085-300x56.pngpusatkpmak2016-11-09 12:04:412022-06-03 12:05:24Forum Media Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Rabu, 26 Oktober 2016, Puri Communication menyelenggarakan Seminar Nasional tentang jaminan kesehatan karyawan yang bertema “Jaminan Kesehatan yang dibutuhkan Karyawan” di The Alana Hotel, Yogyakarta. Pembicara pertama pada sesi satu Seminar Nasional ini diisi oleh DJSN yang diwakili Dr. Soeprayitno, dalam membuka presentasinya Dr. Soeprayitno memaparkan beberapa tugas pokok dari DJSN dan menyampaikan beberapa permasalahan program JKN dalam implementasinya selama tiga tahun ini. Salah satu masalah utama yang disebutkan, terkait dengan penyediaan pelayanan kesehatan yaitu perhitungan tarif INA-CBGs yang dirasa masih rendah sehingga tarif ini perlu dikaji ulang, bahkan sebaiknya ada pengkajian rutin mengenai tarif INA-CBs dan Kapitasi setiap dua tahun sekali.
Ketua Komisi Kebijakan DJSN ini juga menyampaikan berdasarkan peta jalan JKN, Indonesia ditargetkan untuk mencapai Universal Health Coverage pada tahun 2019 dalam satu payung yang dikelola oleh BPJS. Sesuai dengan kebijakan tersebut DJSN menekankan bahwasannya lembaga penjamin kesehatan di tingkat daerah (Jamkesda) untuk dapat berintergrasi dengan BPJS. Saat ini masih ada kurang lebih 150 kabupaten/kota yang belum mengintegrasikan Jamkesda-nya dalam skema BPJS. DJSN beserta jajarannya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator daerah dan merupakan atasan langsung dari Gubernur dan Bupati se Indonesia untuk mengupayakan integrasi Jamkesda kedalam skema BPJS paling lambat pada bulan Desember tahun 2016.
Pembicara kedua pada sesi satu oleh Prof. dr. Hasbullah Thabrany.,MPH.,Dr.PH., yang menyampaikan materi mengenai “Potret Ekonomi Kesehatan dalam Era JKN”. Beliau menyampaikan bahwa JKN dapat merangsang investasi swasta dimana kuratif pada rawat inap dan rawat jalan meningkat dengan pesat. Berdasarkan data dana jaminan sosial menurut provider pada tahun 2014 sebagian besar (74,7%) proporsi dari dana JKN mengalir ke Rumah Sakit. Dari data yang ada juga terlihat bahwa porsi Out of pocket cenderung menurun dari tahun 2010-2014. Prof Hasbullah dalam kesimpulan pemaparannya mengatakan bahwa meskipun program JKN tampak banyak masalah, namun JKN berjalan menuju arah yang benar. Pemerintah perlu meningkatkan dosis dana publik, karena dengan dosis dana yang kurang program ini tidak akan berjalan maksimal seperti yang diharapkan. Manajemen BPJS Kesehatan perlu mengarah yang benar dibawah koordinasi DJSN dan para professional dan akademisi perlu terus membuka mata publik.
Reportase oleh putri listiani
Foto oleh Putri Listiani
https://pusatkpmak.fkkmk.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1716/2022/06/226856.png320620pusatkpmakhttp://pusatkpmak.fkkmk.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1716/2022/07/164085-300x56.pngpusatkpmak2016-10-28 12:05:392022-06-03 12:06:55Seminar Nasional Jaminan Kesehatan yang dibutuhkan Karyawan
Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013, prevalensi gangguan jiwa berat penduduk Indonesia sebesar 1,7 per mil. Salah satu provinsi dengan prevalensi tertinggi gangguan jiwa berat di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 2,7 per mil, meliputi Kabupaten Kulon Progo (4,67 per mil), Kabupaten Bantul (4,00 per mil), Kota Yogyakarta (2,14 per mil), Kabupaten Gunungkidul (2,05 per mil), dan Kabupaten Sleman (1,52 per mil).
Sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah terhadap penanganan komprehensif Orang Dengan Skizofrenia (ODS) sudah diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan, salah satu tujuan yaitu mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan jiwa masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan Gubernur DIY Nomor 51 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas merupakan suatu bentuk komitmen dari Pemerintah Provinsi DIY terhadap penyandang disabilitas khususnya bagi setiap Orang Dengan Skizofrenia (ODS) yang bertujuan untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, aksesibel, terjangkau, dan alat bantu kesehatan yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai indikasi medis, secara terkoordinasi dan terintegrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan dan penyelenggaraan program jaminan kesehatan bagi penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (Pusat KP-MAK) Fakultas Kedokteran UGM saat ini sedang melakukan kajian untuk pengembangan konsep “Sistem Rehabilitasi Terintegrasi Pasien Skizofrenia Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Inisiasi program ini muncul karena belum ada standar pedoman penatalaksanaan rehabilitasi skizofrenia yang terstruktur dan terintegrasi antar stakeholder terkait, dengan instrumen perhitungan biaya dalam sistem pembiayaan terpadu rehabilitasi pasien skizofrenia. Rencana pengembangan konsep juga diharapkan dapat diterapkan pada karakteristik wilayah yang berbeda di Indonesia terutama untuk wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (perbatasan).
Tujuan rehabilitasi bukan hanya berupa pelayanan medis di fasilitas kesehatan, namun masih diperlukan masa stabilisasi dan pemulihan untuk mencegah kekambuhan, mengurangi angka pemasungan kembali, mengembalikan fungsi sosial agar dapat kembali produktif baik untuk diri sendiri maupun masyarakat, serta mengembalikan fungsi ekonomi keluarga yang disebabkan oleh tingginya beban biaya pengobatan.
Hal lain yang menjadi kebutuhan adalah terlaksananya program kesehatan jiwa yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan tingginya prevalensi skizofrenia di DIY. Dalam upaya pelaksanan kesehatan jiwa secara komprehensif sangat diperlukan peran aktif lintas sektor (multistakeholder) terkait dengan program upaya pencegahan, pengobatan, pemulihan, sampai dengan upaya rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang harus dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan.
oleh: fur
http://pusatkpmak.fkkmk.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1716/2022/07/164085-300x56.png00pusatkpmakhttp://pusatkpmak.fkkmk.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1716/2022/07/164085-300x56.pngpusatkpmak2016-10-04 10:37:442022-05-30 10:37:49Sistem Rehabilitasi Terintegrasi Pasien Skizofrenia di DIY
[EN] We use cookies to help our viewer get the best experience on our website.
--
[ID] Kami menggunakan cookie untuk membantu pengunjung kami mendapatkan pengalaman terbaik di situs web kami.I Agree / Saya Setuju
Forum Media Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Tanggal 9 November 2016 Pusat KP-MAK FK UGM bekerjasama dengan GIZ dalam dukungan program perlindungan sosial menyelenggarakan kegiatan Forum Media Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Hotel Jambuluwuk, Yogyakarta.
Forum Media JKN ini dihadiri oleh rekan-rekan media wilayah Yogyakarta antara lain Antara, Kedaulatan Rakyat, Wawasan, Suara Merdeka, Bernas, Koran Sindo, Tribun Jogja, Republika, Suara Pembaharuan, Pikiran Rakyat, Radio Edukasi, RRI, Swaragama, Radio Redjo Buntung, Adhitv, Jogja TV, RBTV, Metro TV, RCTI, Humas FK UGM, Humas UGM, Jogjanews.com, Jurnal Jogja, Website Muhammadyah dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Yogyakarta.
Forum Media JKN ini bertujuan untuk capacity Building rekan-rekan wartawan dan media terhadap program JKN, penjelasan mengenai sejarah lahirnya program JKN dan tujuan mulia program Jaminan Kesehatan Nasional.
Penjelasan mengenai program JKN dan hasil monitoring dan evaluasi nya disampaikan oleh Narasumber tingkat nasional antara lain: (1) Bapak Ahmad Ansyori, SH.,M.Hum.,CLA, anggota DJSN (2) Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc.,Ph.D, Ketua Pusat KP-MAK FK UGM (3) Ibu Siti Badriah, Apt.,M.Kes Ketua Jamkesos DIY, dan (4) Ibu Dr. Diah Ayu Puspandari.,Apt.,MM.,M.kes. sebagai moderator dalam diskusi tersebut.
Banyak masyarakat yang telah terbantu dan tertolong dengan adanya program JKN namun karena kecenderung berita yang ditampilkan adalah dari sisi negative seperti kekurangan dan kelemahan program ini sehingga menutup sisi positif dimana program JKN telah banyak membantu masyarakat yang tidak sempat terekspose oleh media. Dengan Forum Media JKN ini diharapkan rekan media dapat bersama-sama menyampaikan berita yang memberikan informasi dan solusi yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan seperti mengenai aturan/tatacara prosedur program JKN yang belum banyak diketahui masyarakat dan sosialisasi dari informasi terbaru program JKN. Karena Konsep bad news is a good news di era sekarang ini sudah kurang sesuai. Berita yang informatif dan dapat membantu banyak orang atau masyarakat yang akan sangat bermanfaat dan baik.
(VA)
Seminar Nasional Jaminan Kesehatan yang dibutuhkan Karyawan
Rabu, 26 Oktober 2016, Puri Communication menyelenggarakan Seminar Nasional tentang jaminan kesehatan karyawan yang bertema “Jaminan Kesehatan yang dibutuhkan Karyawan” di The Alana Hotel, Yogyakarta. Pembicara pertama pada sesi satu Seminar Nasional ini diisi oleh DJSN yang diwakili Dr. Soeprayitno, dalam membuka presentasinya Dr. Soeprayitno memaparkan beberapa tugas pokok dari DJSN dan menyampaikan beberapa permasalahan program JKN dalam implementasinya selama tiga tahun ini. Salah satu masalah utama yang disebutkan, terkait dengan penyediaan pelayanan kesehatan yaitu perhitungan tarif INA-CBGs yang dirasa masih rendah sehingga tarif ini perlu dikaji ulang, bahkan sebaiknya ada pengkajian rutin mengenai tarif INA-CBs dan Kapitasi setiap dua tahun sekali.
Ketua Komisi Kebijakan DJSN ini juga menyampaikan berdasarkan peta jalan JKN, Indonesia ditargetkan untuk mencapai Universal Health Coverage pada tahun 2019 dalam satu payung yang dikelola oleh BPJS. Sesuai dengan kebijakan tersebut DJSN menekankan bahwasannya lembaga penjamin kesehatan di tingkat daerah (Jamkesda) untuk dapat berintergrasi dengan BPJS. Saat ini masih ada kurang lebih 150 kabupaten/kota yang belum mengintegrasikan Jamkesda-nya dalam skema BPJS. DJSN beserta jajarannya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator daerah dan merupakan atasan langsung dari Gubernur dan Bupati se Indonesia untuk mengupayakan integrasi Jamkesda kedalam skema BPJS paling lambat pada bulan Desember tahun 2016.
Pembicara kedua pada sesi satu oleh Prof. dr. Hasbullah Thabrany.,MPH.,Dr.PH., yang menyampaikan materi mengenai “Potret Ekonomi Kesehatan dalam Era JKN”. Beliau menyampaikan bahwa JKN dapat merangsang investasi swasta dimana kuratif pada rawat inap dan rawat jalan meningkat dengan pesat. Berdasarkan data dana jaminan sosial menurut provider pada tahun 2014 sebagian besar (74,7%) proporsi dari dana JKN mengalir ke Rumah Sakit. Dari data yang ada juga terlihat bahwa porsi Out of pocket cenderung menurun dari tahun 2010-2014. Prof Hasbullah dalam kesimpulan pemaparannya mengatakan bahwa meskipun program JKN tampak banyak masalah, namun JKN berjalan menuju arah yang benar. Pemerintah perlu meningkatkan dosis dana publik, karena dengan dosis dana yang kurang program ini tidak akan berjalan maksimal seperti yang diharapkan. Manajemen BPJS Kesehatan perlu mengarah yang benar dibawah koordinasi DJSN dan para professional dan akademisi perlu terus membuka mata publik.
Reportase oleh putri listiani
Foto oleh Putri Listiani
Sistem Rehabilitasi Terintegrasi Pasien Skizofrenia di DIY
Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013, prevalensi gangguan jiwa berat penduduk Indonesia sebesar 1,7 per mil. Salah satu provinsi dengan prevalensi tertinggi gangguan jiwa berat di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 2,7 per mil, meliputi Kabupaten Kulon Progo (4,67 per mil), Kabupaten Bantul (4,00 per mil), Kota Yogyakarta (2,14 per mil), Kabupaten Gunungkidul (2,05 per mil), dan Kabupaten Sleman (1,52 per mil).
Sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah terhadap penanganan komprehensif Orang Dengan Skizofrenia (ODS) sudah diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan, salah satu tujuan yaitu mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan jiwa masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan Gubernur DIY Nomor 51 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas merupakan suatu bentuk komitmen dari Pemerintah Provinsi DIY terhadap penyandang disabilitas khususnya bagi setiap Orang Dengan Skizofrenia (ODS) yang bertujuan untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, aksesibel, terjangkau, dan alat bantu kesehatan yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai indikasi medis, secara terkoordinasi dan terintegrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan dan penyelenggaraan program jaminan kesehatan bagi penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (Pusat KP-MAK) Fakultas Kedokteran UGM saat ini sedang melakukan kajian untuk pengembangan konsep “Sistem Rehabilitasi Terintegrasi Pasien Skizofrenia Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Inisiasi program ini muncul karena belum ada standar pedoman penatalaksanaan rehabilitasi skizofrenia yang terstruktur dan terintegrasi antar stakeholder terkait, dengan instrumen perhitungan biaya dalam sistem pembiayaan terpadu rehabilitasi pasien skizofrenia. Rencana pengembangan konsep juga diharapkan dapat diterapkan pada karakteristik wilayah yang berbeda di Indonesia terutama untuk wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (perbatasan).
Tujuan rehabilitasi bukan hanya berupa pelayanan medis di fasilitas kesehatan, namun masih diperlukan masa stabilisasi dan pemulihan untuk mencegah kekambuhan, mengurangi angka pemasungan kembali, mengembalikan fungsi sosial agar dapat kembali produktif baik untuk diri sendiri maupun masyarakat, serta mengembalikan fungsi ekonomi keluarga yang disebabkan oleh tingginya beban biaya pengobatan.
Hal lain yang menjadi kebutuhan adalah terlaksananya program kesehatan jiwa yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan tingginya prevalensi skizofrenia di DIY. Dalam upaya pelaksanan kesehatan jiwa secara komprehensif sangat diperlukan peran aktif lintas sektor (multi stakeholder) terkait dengan program upaya pencegahan, pengobatan, pemulihan, sampai dengan upaya rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang harus dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan.
oleh: fur