Gedung Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Lantai 2 FKKMK UGM
Jalan Medika, Yogyakarta – 55281
Jalan Medika, Yogyakarta – 55281
pusatkpmak@ugm.ac.id
+62 274 631022
+62 274 631022
SOSIAL MEDIA
Pages
- AGENDA
- ARTIKEL
- Beranda
- BERITA TERKINI
- BUKU
- CFHC
- CME/SEMINAR/SYMPOSIUM
- DEPARTMENT PROFILE
- EDUCATION
- FACULTY MANAGEMENT
- GALERI
- GENOSE CENTER
- HALUAN PROGRAM
- HISTORY OF ESTABLISHMENT
- HOME
- Home
- HOME NEW
- HUBUNGI KAMI
- INCOMING ELECTIVE PROGRAM
- INCOMING ELECTIVE PROGRAM
- INTERCALATED MASTER PROGRAM
- INTERNATIONAL UNDERGRADUATE PROGRAM IN SCHOOL OF MEDICINE
- INTERNATIONALIZATION
- INTERNATIONALIZATION-EN
- KEGIATAN
- KEGIATAN
- KONSULTASI
- KONSULTASI
- LAPORAN TAHUNAN
- LAPORAN TAHUNAN
- LAYANAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
- LAYANAN PSIKOLOGI
- MEDIA EFKAGAMA
- OUTGOING EXCHANGE PROGRAM
- OUTGOING EXCHANGE PROGRAM
- OVERVIEW
- PELATIHAN DAN PENDIDIKAN
- PENELITIAN
- PENELITIAN
- PENELITIAN MAHASISWA
- Peta Kampus
- POLICY BRIEF
- POLICY BRIEF
- PROCEEDING
- PROFIL SDM
- PROFIL SINGKAT
- REPORTASE KEGIATAN
- SEKILAS PANDANG
- SEMINAR, PELATIHAN, & WORKSHOP
- SUMMER/WINTER COURSE
- TENTANG KAMI
- UNDERGRADUATE PROGRAM
- VIDEO TESTIMONIAL INCOMING ELECTIVE
- VISI & MISI
- VISION AND MISSION
- VISITING PROFESSOR / STAFF
Seminar Series in Health Policy and Management 2017
Pusat KP-MAK FK UGM bekerja sama dengan Departemen HPM IKM FK UGM dalam dukungan program Nuffic akan menyelenggarakan Seminar Series in Health Policy and Management Tahun Akademik 2016/2017 dengan topik: “Lesson Learned from Thailand (Mix Payment) DRG and Budget” & “Future Development of DRG/Ina CBG’s”.
Seminar akan diselenggarakan pada:
Hari : Rabu, 15 Maret 2017
Pukul : 09.00 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Teater Perpustakaan FK UGM Lantai 2
Seminar akan dihadiri oleh pembicara-pembicara Internasional dan Nasional, antara lain:
Link Webinar :
https://attendee.gotowebinar.com/register/2894864963500968707
Webinar ID: 596-918-179
Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi Yuni Astuti (HP: 0811-283-824)
Joint Learning Network (JLN) Primary Health Care Initiative: Private Sector Engagement Collaborative
Pelayanan kesehatan primer merupakan komponen penting dalam upaya pencapaian cakupan kesehatan semesta yang cost-effective dan efisien. Namun demikian, layanan kesehatan primer seringkali tidak mendapatkan pendanaan yang memadai. Selain itu, layanan kesehatan primer yang tersedia kurang komprehensif dan fasilitas kesehatan primer milik pemerintah seringkali terlalu padat Akibatnya, iur biaya kesehatan yang dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan swasta menjadi tinggi. Idealnya, jika fasilitas kesehatan milik swasta diikutsertakan dalam jaminan kesehatan nasional, iur biaya akan berkurang. Manfaat lainnya yaitu meningkatnya cakupan layanan kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan akibat meningkatnya kompetisi dan akuntabilitas lintas sektoral. Oleh karena itu, keikutsertaan sektor swasta menjadi kunci tercapainya kondisi layanan kesehatan primer yang ideal tersebut.
Dengan latar belakang tersebut, Joint Learning Network for Universal Health Coverage (JLN for UHC) membentuk sebuah inisiasi yang disebut Primary Health Care Technical Initiative. Inisiatif ini mencakup beberapa aspek, satu di antaranya adalah Private Sector Engagement atau Keikutsertaan Sektor Swasta dalam upaya layanan kesehatan primer. Sebagai bagian dari inisiatif tersebut, JLN for UHC mengadakan workshop penyusunan modul untuk memandu negara-negara anggotanya dalam meregulasi dan membuat kerja sama / kontrak dengan fasilitas kesehatan swasta terutama fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan primer. Workshop 2 hari tersebut diadakan pada tanggal 28 Februari dan 1 Maret 2017, bertempat di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta dan dihadiri oleh perwakilan dari beberapa negara berkembang anggota JLN yaitu Indonesia, India, Ghana, Kenya, Mongolia, Malaysia dan Maroko.
Dalam workshop ini, masing-masing negara memaparkan regulasi-regulasi yang telah ada di negara mereka yang terkait dengan pengaturan sektor swasta dalam penyediaan dan pemberian layanan kesehatan. Selain itu, beberapa negara memaparkan pengalaman mereka dalam melakukan kontrak dengan fasilitas kesehatan swasta sehingga para peserta dari berbagai negara saling belajar satu sama lain mengenai sistem dan strategi yang telah berjalan di negara lain. Sebagai bagian dari upaya penyusunan modul tersebut, para delegasi diharapkan untuk melakukan studi kasus di negaranya masing-masing. Untuk memenuhi studi kasus ini, masing-masing delegasi negara diberikan sebuah tools terkait data-data apa saja yang dibutuhkan dan harus dilengkapi, serta pedoman tahapan pelaksanaan studi kasus.
(RM)
Workshop Kebijakan Jaminan Kesehatan DIY
Pada Rabu, 20 Februari 2019 telah terselenggara Workshop Kebijakan Jaminan Kesehatan DIY oleh Bapel Jamkesos Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Acara ini dihadiri oleh berbagai instansi pemerintah daerah dan akademisi, seperti Dinas Kesehatan DIY, Jamkesda Kulon Progo, Bantul, Dinas sosial Bantul, Dinas Sosial Kulon Progo, akademisi UII, Pusat KP-MAK FK-KMK UGM, RSUD Kota Yogyakarta, RS Happy land dan lain sebagainya.
Bapel Jamkesos DIY rencananya akan menyelenggarakan sebanyak 8 workshop untuk kebijakan jaminan kesehatan ini.
Workshop pertama yang telah diselenggarakan di Tara Hotel Yogyakarta, hari ini (Rabu, 20 Februari 2019) dihadiri oleh narasumber: 1) Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M,Sc.,Ph.D., 2) Dra. Puji Astuti, M.Si. (kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah DIY); dan Kepala Bapel Jamkesos DIY.
Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M,Sc.,Ph.D menyampaikan mengenai peran daerah dalam pencapaian tujuan sistem jaminan sosial nasional, salah satunya beliau menyampaikan mengenai kontribusi dan peran daerah dalam sistem JKN antara lain:
Kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah DIY menyampaikan mengenai Roadmap Jamkes DIY (2010-2030) yang salah satunya mengenai verifikasi validasi kepesertaan PBI dan Edukasi peserta mandiri; kontribusi PBI-KIS APBD Kabupaten/Kota; Pendampingan jaminan penyangga Pemda DIY; Integrasi pelayanan Jamkes Komplemen (Preventif-Rehabilitatif); pendampingan pengendalian kualitas pelayanan.
Dimana integrasi sistem jaminan daerah istimewa Yogyakarta meliputi melindungi kelompok miskin dan marginal yang belum dapat mengakses JKN, melengkapi pelayanan jaminan menuju layanan paripurna, melaksanakan pengendalian mutu menyeluruh, mengembangkan edukasi jaminan mandiri secara harmonis.
Pada sesi diskusi berikut usulan, pendapat dan cerita yang dapat dirangkum:
———
Penulis: Vini