Gedung Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Lantai 2 FKKMK UGM
Jalan Medika, Yogyakarta – 55281
Jalan Medika, Yogyakarta – 55281
pusatkpmak@ugm.ac.id
+62 274 631022
+62 274 631022
SOSIAL MEDIA
Pages
- AGENDA
- ARTIKEL
- Beranda
- BERITA TERKINI
- BUKU
- CFHC
- CME/SEMINAR/SYMPOSIUM
- DEPARTMENT PROFILE
- EDUCATION
- FACULTY MANAGEMENT
- GALERI
- GENOSE CENTER
- HALUAN PROGRAM
- HISTORY OF ESTABLISHMENT
- HOME
- Home
- HOME NEW
- HUBUNGI KAMI
- INCOMING ELECTIVE PROGRAM
- INCOMING ELECTIVE PROGRAM
- INTERCALATED MASTER PROGRAM
- INTERNATIONAL UNDERGRADUATE PROGRAM IN SCHOOL OF MEDICINE
- INTERNATIONALIZATION
- INTERNATIONALIZATION-EN
- KEGIATAN
- KEGIATAN
- KONSULTASI
- KONSULTASI
- LAPORAN TAHUNAN
- LAPORAN TAHUNAN
- LAYANAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
- LAYANAN PSIKOLOGI
- MEDIA EFKAGAMA
- OUTGOING EXCHANGE PROGRAM
- OUTGOING EXCHANGE PROGRAM
- OVERVIEW
- PELATIHAN DAN PENDIDIKAN
- PENELITIAN
- PENELITIAN
- PENELITIAN MAHASISWA
- Peta Kampus
- POLICY BRIEF
- POLICY BRIEF
- PROCEEDING
- PROFIL SDM
- PROFIL SINGKAT
- REPORTASE KEGIATAN
- SEKILAS PANDANG
- SEMINAR, PELATIHAN, & WORKSHOP
- SUMMER/WINTER COURSE
- TENTANG KAMI
- UNDERGRADUATE PROGRAM
- VIDEO TESTIMONIAL INCOMING ELECTIVE
- VISI & MISI
- VISION AND MISSION
- VISITING PROFESSOR / STAFF
Potensi Sumber Pendanaan JKN, Bukan Pajak, Tetapi Kontribusi
Hai guys, pagi ini kita akan sharing artikel terkait potensi sumber-sumber pembiayaan lain untuk program JKN. Artikel kali ini ditujukan untuk Bapak dan Ibu pengambil kebijakan kesehatan di Indonesia. Artikel ini utamanya ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri Kesehatan, Anggota DPR RI Komisi IX, DJSN, dan BPJS Kesehatan.
Sekitar satu tahun yang lalu tepatnya pada 14 Agustus 2018, Pusat KP-MAK FK-KMK UGM telah melakukan paparan di kemenko PMK mengenai sumber-sumber pendanaan lain untuk JKN. Penulis diberi kepercayaan oleh Bapak Muttaqien, MPH (saat ini merupakan anggota DJSN 2019-2024) untuk memaparkan hasil tersebut di hadapan kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian dan lain sebagainya.
Berikut kita rangkum mengenai apa saja potensi sumber pembiayaan lain untuk program JKN yang telah kita sampaikan di Kemenko PMK Tahun 2018 yang lalu.
CrowdFunding
Peluang dari Crowdfunding:
Tantangan dari Crowdfunding:
Alokasi Dana Desa
Peluang:
“..kami kan ada 100 desa…dan tiap desa saya kasih uang 2 milyar, dan dari 2 milyar itu include nanti termasuk jaminan kesehatan didalam nya…nanti PEMDES nya…tiap kampung akan melakukan pendataan nih, mana warganya yang belum masuk BPJS nasional, dan termasuk layak untuk di cover itu masuk dalam anggaran desa…” (Bupati Kab.X)
Tantangan:
Kontribusi senilai Rp X dari setiap pembelian item dari makanan dan minuman yang tidak sehat/unhealthy food (fast food, junk food, minuman bersoda, bergula tinggi, kafein tinggi, beralkohol, rokok, dsb)
Peluang:
Tantangan:
Diatas adalah rangkuman dari hasil paparan kita di Kemenko PMK pada Agustus 2018.
Nah guys, sewaktu kita paparan saat itu kita hanya berfikir mengenai sumber pendanaan lain JKN sebagai bantuan/suntikan dana dalam mengatasi defisit program JKN, yang artinya masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah masih akan membayar iuran atau premi sebagai sumber pendanaan pokoknya. Namun mengenai solusi-solusi tersebut kita belum tahu perkembangannya guys, apakah akhirnya sulit untuk diimplementasikan atau sulit dalam membangun regulasinya atau ada hal lainnya.
Jika dilihat dalam angka, memang potensi-potensi yang kita tawarkan tersebut tidak memiliki nominal yang cukup tinggi, seperti dana desa hanya dapat membantu membayar iuran masyarakat yang kurang mampu di desa tersebut, bukan seluruh masyarakat desa, jika sebagian besar masyarakat desa ternyata kurang mampu, dana desa bisa akan habis hanya untuk membayar iuran JKN, yang bukan tujuan utama dana desa. Begitu juga Crowdfunding nominalnya masih dalam ratusan miliar, dimana JKN butuhnya puluhan Trilliun.
Kali ini kita ingin memberikan solusi yang lebih konkrit guys, yang mungkin bisa menjadi solusi dari permasalahan program JKN di negeri kita tercinta ini. Bapak dan Ibu pembuat kebijakan berikut solusi dari kita:
Kenapa Harus Mengubah Konsep?
Pada artikel sebelumnya “Iuran JKN naik, Bagaimana Potensi Turun Kelas Pelayanan berdasarkan Teori Kemampuan Membayar (ATP)? “ menunjukkan bahwa kemampuan membayar (ATP) sektor PBPU yang memiliki JKN non PBI pada Q1-Q2_a(30% tingkat ekonomi terbawah) ketika iuran JKN naik dan harus membayar untuk semua anggota keluarganya adalah menjadi unable(tidak mampu membayar iuran untuk anggota rumah tangganya). Sedangkan untuk kelompok Q2_b, Q3, dan Q4 (50% tingkat ekonomi menengah kebawah) memiliki kemampuan membayar pada kelas 3 ketika iuran naik, dan untuk kelompok Q5_a (10% tingkat ekonomi menengah ke atas) memiliki rata-rata kemampuan membayar pada kelas 2. Hanya kelompok Q5_b(10% tingkat ekonomi teratas) yang memiliki kemampuan pada kelas 1, dan tidak akan berdampak terhadap kenaikan iuran (baik saat ini pilihannya pada kelas 1, 2 atau 3). Dari hasil tersebut menunjukkan kemungkinan timbul masalah baru ketika iuran JKN dinaikkan bagi sektor PBPU dan Bukan Pekerja ini, asumsinya dapat turun kelas (jika masif akan berdampak pada revenue JKN) atau drop dari skema JKN (menjauhkan tujuan cakupan kesehatan semesta).
Artikel tersebut baru membahas PBPU, belum PPU yang juga naik dan dampak bagaimana akhirnya keputusan perusahaan-perusahaan nantinya terhadap hal tersebut, serta kenaikan PBI APBD yang saat ini juga dikeluhkan beberapa daerah.
Sebagaimana yang kita ketahui saat ini defisit program JKN semakin besar (tahun 2019 diprediksi 32,84 triliun), banyak piutang di RS-RS yang belum dibayarkan begitu juga perusahaan farmasi yang harus menalangi dahulu obat-obat untuk Rumah Sakit.
Dari kedua hal tersebut (permasalahan di pemasukan dan belanja) jika tidak ada perombakan sumber pembiayaan dan kendali di pengeluaran akan membuat JKN sulit bertahan.
Program Sumbangsih Rakyat untuk JKN
Rekomendasi solusi ini kita beri nama program sumbangsih Rakyat untuk JKN. Sumbangsih rakyat untuk JKN akan merubah banyak konsep JKN yang ada saat ini, jika ingin mengimplementasikan sumbangsih rakyat untuk JKN maka perlu merubah beberapa point dalam UU SJSN dan turunannya.
Berangkat dari kenapa harus mengubah konsep, keluarlah ide Sumbangsih rakyat untuk JKN. Ide ini konsepnya hampir sama dengan yang kita usulkan sebelumnya di Kemenko PMK tahun lalu, yaitu kontribusi senilai RpX dari setiap barang yang dijual. Contohnya menerapkan kontribusi sebesar Rp 500 (lima ratus rupiah) dari setiap pembelian 1 produk makanan fast food, junk food, tinggi gula, tinggi kafein, soda, dsb.
Ide awal di tahun lalu, terfikirkan dari keyakinan bahwa masyarakat Indonesia tidak akan merasa keberatan ketika setiap membeli 1 cangkir starbucks yang harganya sekitar 30ribu hingga 50 ribu rupiah kemudian ditambahkan 500 rupiah sebagai kontribusi untuk program JKN. 500 rupiah dari harga kopi yang dibeli 50ribu rupiah tidak akan terasa dan masyarakat tidak akan keberatan mengeluarkannya, ini asumsinya. Begitu juga untuk KFC, MC Donald, dsb.
Kali ini kita berfikir lebih luas untuk menerapkan konsep tersebut pada seluruh produk yang kita konsumsi sehari-hari. Disini kita tidak berbicara pajak, kita berbicara mengenai kontribusi langsung dari masyarakat dan fokusnya masih pada barang terlebih dahulu belum jasa.
Contoh produk yang kita konsumsi dan gunakan sehari-hari antara lain: dimulai dari dapur ada gas, minyak goreng, garam, gula, penyedap rasa, kompor, cookies, roti, mie instan, sapu, kulkas, mesin cuci, panci, piring, gelas, ember dan sebagainya, kemudian ke ruang keluarga ada sofa, tv, lemari, meja, kursi, assesoris, dsb, kemudian pindah ke kamar mandi ada sabun, sampo, pasta gigi, sikat gigi, dsb, kemudian ke kamar tidur ada kasur, tempat tidur, bantal, sprei, selimut, baju, kaos kaki, sepatu dan sebagainya, kemudian pindah ke teras ada motor, mobil, pot bunga, dsb.
JIka dari semua itu diambil kontribusi sebesar 2% untuk 1 produk, maka akan cukup untuk mendanai program JKN di Indonesia. Misalkan sampo, harga sampo sekitar Rp7ribu rupiah maka jika kita ambil 2% harga sampo akan menjadi Rp7.140. Seratus empat puluh rupiah tidak akan berat bagi masyarakat dan tidak akan terasa. Ini baru sampo, untuk lebih detail kita dapat melakukan kajian khusus untuk perhitungan ini. Asumsinya ketika harga barang Rp50ribu rupiah maka kontribusinya adalah Rp1ribu, ketika harga barang Rp10ribu kontribusinya 200 rupiah. Dari bayangan awal (yang belum dihitung secara detail) ada ribuan produk dan jutaan penjualan untuk seluruh Indonesia setiap tahunnya.
Dengan konsep ini sudah pasti lebih progresif, karena semakin kaya seseorang akan semakin banyak produk yang dikonsumsi dan digunakan sehingga semakin besar kontribusinya untuk membayar sumbangsih rakyat untuk JKN. Isu ketidakadilan juga dapat teratasi karena sudah pasti lebih banyak konsumsi orang di kota terhadap barang-barang tersebut daripada penduduk di desa. Ketika dana yang terkumpul telah cukup banyak maka akan dapat membantu membangun fasilitas kesehatan dan Rumah Sakit di daerah rural.
Ketika Sumbangsih rakyat untuk JKN telah dijalankan maka tidak ada lagi IURAN/Premi JKN. Karena semua pelayanan akan menggunakan dana kontribusi dari setiap masyarakat tersebut. Sehingga tidak akan ada lagi istilah yang menunggak dan keluar dari program JKN. Pemda dan perusahaan akan lebih tenang karena tidak perlu memikirkan premi rakyat dan pegawainya, namun tetap dapat berkontribusi dalam bentuk lain, seperti membangun fasilitas kesehatan dan menyediakan tenaga medis dan kesehatan.
Untuk dapat mengimplementasikan Sumbangsih Rakyat untuk Program JKN ini kita sangat membutuhkan Bapak Presiden RI dan DPR RI.
Bapak Presiden RI perlu membuat kebijakan yang memerintahkan seluruh perusahaan di negeri ini untuk ikut hadir dalam Sumbangsih Rakyat untuk JKN. Dimana semua perusahaan akan berperan dalam mengumpulkan 2% dari setiap produk yang dijualnya. Perusahaan akan memberikan sumbangsihnya dalam melaporkan jumlah unit yang telah terjual dan dana 2% untuk program JKN. Pelaporan akan menjadi lebih mudah ketika pencatatan dan pelaporan perusahaan telah terkomputerisasi. Kontribusi dari perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia ini dapat menjadi bentuk sumbangsihnya kepada rakyat Indonesia yang mana selama ini perusahaan juga telah mendapatkan banyak manfaat dan berkah dari rakyat Indonesia.
Selanjutnya tugas BPJS Kesehatan adalah mengumpulkan semua dana dari seluruh perusahaan di Indonesia (sebagai revenue) dan melakukan pembayaran ke fasilitas kesehatan secara strategik.
Demikianlah ide Sumbangsih Rakyat untuk JKN. Ide ini masih memiliki tantangan, antara lain:
Namun demikian ide ini juga memiliki peluang antara lain:
Berikut link untuk mendownload PPT pemaparan sumber pendanaan lain di Kemenko PMK tahun 2018
Penulis: Vini Aristianti
(Peneliti Pusat KP-MAK FK-KMK UGM)
FK-KMK Presents ‘Outbreak’ Exhibition
FK-KMK UGM. The Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing (FK-KMK) UGM held the Outbreak: Epidemics in Connected World exhibition, in collaboration with the Smithsonian’s National Museum of Natural History (NMNH). The exhibition event was held on the 3rd floor Skybridge of the Tahir Foundation Graduate Building, starting on Friday (11/15) ago.
Outbreaks cannot be separated from the one health approach, and interdisciplinary response is essential to stop an outbreak and its impact on society.
“We already have some achievements, successfully eradicating the smallpox, polio virus, and eliminating malaria, however, in addition, there are still many diseases that still occur”, said the Head of the Center for Tropical Medicine FK-KMK UGM, dr. Riris Andono Ahmad.
dr. Riris Andono added that this exhibition became relevant. “We can build awareness that there will be other outbreaks in the future, which can also be prevented if had awareness and skills”.
On the other hand, the Dean of FK-KMK UGM, Prof. Dr. Ova Emilia, M. Med. Ed., Ph.D., SpOG (K) said that the outbreak exhibition was an encouragement for institutions to provide effort for community education and to develop themselves.
“Hopefully, this outbreak exhibition can stimulate another exhibition, so that promotion and education efforts for the community can take place better,” she said when open the exhibition.
The outbreak exhibition agendas, also marked by playing of the film, which title “One Health” to control zoonoses and new infectious diseases in Indonesia, and the film “The Fight Against Ebola”. (Reporter: Wiwin/IRO. Translator: Vania/IRO)
Understanding Synthesis on Clinical and Health Policy Decision Making
FK-KMK UGM. Understanding clinical evidence, will produce quality health services as well. In this case, researchers and clinicians can produce better evidence. At this point Cochrane Indonesia began to play a role in realizing the spirit to understand the best evidence in realizing high quality of health services, through the holding of the Symposium & 2nd International Conference on Epidemiology: “The Role of Evidence Synthesis in Clinical and Health Policy Decision Making”, Thursday (11/14)) in the Auditorium building.
This explanation was presented by the Dean of the Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing (FK-KMK) UGM, Prof. Dr. Ova Emilia, M. Med. Ed., Ph.D., SpOG (K) when giving the opening speech.
The Symposium & 2nd International Conference on Epidemiology which was attended by 270 participants and bring the main themes including how to understand, implement, and produce evidence.
“Hopefully this activity is able to open understanding of evidence-based clinical services, and transmit them to students in each institution,” concluded Prof. Ova (Reporter: Wiwin/IRO. Translator: Vania/IRO)