Seminar Nasional Jaminan Kesehatan yang dibutuhkan Karyawan

Rabu, 26 Oktober 2016, Puri Communication menyelenggarakan Seminar Nasional tentang jaminan kesehatan karyawan yang bertema “Jaminan Kesehatan yang dibutuhkan Karyawan” di The Alana Hotel, Yogyakarta. Pembicara pertama pada sesi satu Seminar Nasional ini diisi oleh DJSN yang diwakili Dr. Soeprayitno, dalam membuka presentasinya Dr. Soeprayitno memaparkan beberapa tugas pokok dari DJSN dan menyampaikan beberapa permasalahan program JKN dalam implementasinya selama tiga tahun ini.  Salah satu masalah utama yang disebutkan, terkait dengan penyediaan pelayanan kesehatan yaitu perhitungan tarif INA-CBGs yang dirasa masih rendah sehingga tarif ini perlu dikaji ulang, bahkan sebaiknya ada pengkajian rutin mengenai tarif INA-CBs dan Kapitasi setiap dua tahun sekali.

Ketua Komisi Kebijakan DJSN ini juga menyampaikan berdasarkan peta jalan JKN, Indonesia ditargetkan untuk mencapai Universal Health Coverage pada tahun 2019 dalam satu payung yang dikelola oleh BPJS. Sesuai dengan kebijakan tersebut DJSN menekankan bahwasannya lembaga penjamin kesehatan di tingkat daerah (Jamkesda) untuk dapat berintergrasi dengan BPJS. Saat ini masih ada kurang lebih 150 kabupaten/kota yang belum mengintegrasikan Jamkesda-nya dalam skema BPJS. DJSN beserta jajarannya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator daerah dan merupakan atasan langsung dari Gubernur dan Bupati se Indonesia untuk mengupayakan integrasi Jamkesda kedalam skema BPJS paling lambat pada bulan Desember tahun 2016.

Pembicara kedua pada sesi satu oleh Prof. dr. Hasbullah Thabrany.,MPH.,Dr.PH., yang menyampaikan materi mengenai “Potret Ekonomi Kesehatan dalam Era JKN”. Beliau menyampaikan bahwa JKN dapat merangsang investasi swasta dimana kuratif pada rawat inap dan rawat jalan meningkat dengan pesat. Berdasarkan data dana jaminan sosial menurut provider pada tahun 2014 sebagian besar (74,7%) proporsi dari dana JKN mengalir ke Rumah Sakit. Dari data yang ada juga terlihat bahwa porsi Out of pocket cenderung menurun dari tahun 2010-2014. Prof Hasbullah dalam kesimpulan pemaparannya mengatakan bahwa meskipun program JKN tampak banyak masalah, namun JKN berjalan menuju arah yang benar. Pemerintah perlu meningkatkan dosis dana publik, karena dengan dosis dana yang kurang program ini tidak akan berjalan maksimal seperti yang diharapkan. Manajemen BPJS Kesehatan perlu mengarah yang benar dibawah koordinasi DJSN dan para professional dan akademisi perlu terus membuka mata publik.

Reportase oleh putri listiani

Foto oleh Putri Listiani